Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin meminta Pemerintah untuk dapat melakukan mitigasi dan memiliki tehnologi peringatan dini terhadap bencana alam, mengingat wilayah Indonesia merupakan rawan bencana.
Rapat Paripurna DPR RI menyetujui Surat Presiden Nomor R-14/Pres/03/2021 perihal Pertimbangan Pengubahan Kementerian yang sebelumnya telah dibahas dalam Rapat Konsultasi Pengganti Badan Musyawarah (Bamus) DPR pada 8 April 2021.
Wakil Ketua DPR RI Bidang Korkesra, Abdul Muhaimin Iskandar atau Gus AMI hadir sekaligus mumbuka secara resmi Muktamar Pemikiran Dosen Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) yang digelar di UIN Tulungagung pada Senin-Rabu, 5-7 April 2021.
Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin mengucapkan selamat Hut Ke-57 bagi Provinsi Lampung. Peringatan di tengah pandemi covid 19 ini diharapkan dapat tetap membangun optimisme Provinsi lampung dalam menciptakan pembangunan yang berkelanjutan.
Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin merasa geram atas terjadinya penyalahgunaan anggaran penanganan covid 19 di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 untuk pengadaan barang tanggap darurat bencana pandemi covid 19 yang diduga melibatkan Bupati Bandung Barat dan 2 orang pengusaha.
Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin setuju dengan rencana Menteri Kordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD yang ingin mempercepat revisi Kitab Undang Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) untuk segera diselesaikan dan disahkan menjadi UU.
Langkah Komisi Pemilihan Umum (KPU) mempersiapkan skema simulasi dan penjadwalan proses Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang akan dilaksanakan 2024 mendatang diacungi pimpinan DPR RI.
Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin meninjau destinasi Pariwisata dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di sekitar Danau Toba dan Pulau Samosir yang merupakan salah satu Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang terdampak pandemi Covid 19.
Wakil Ketua DPR, Azis Syamsuddin menyoroti aksi pendukung Presiden Trump yang menduduki gedung Kongress dan bertindak anarkis yang akhirnya menyebabkan tertundanya sidang dengar pendapat hasil Pilpres AS 2020.
